Update Data Covid-19 Kabupaten Grobogan

Grobogan tanggap corona http://corona.grobogan.go.id/

Informasi yang dikecualikan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

 

NoJenis InformasiDasar HukumKonsekuensiBatas Waktu Pengecualian
Akibat Info DibukaAkibat Info Ditutup
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.

Surat Rahasia

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP     Huruf i dan j

Menggangu kebijakan  pemerintah/pimpinan

Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan

Tidak Terbatas
2.

Penetapan Keputusan Bupati  yang bersifat rahasia

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  Huruf i dan j

Menggangu kebijakan pemerintah /pimpinan Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan Tidak Terbatas
3.

Disposisi surat pimpinan

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  Huruf i dan j

Dapat mengganggu proses  penyusunan kebijakan Mengamankan proses penyusunan kebijakan Selama belum ada tindaklanjut  dari OPD pengolah surat
4.

Berita sandi

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama berita masih bersifat rahasia
5. Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
6.

Perangkat khusus persandian

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
 7. Kunci sistem sandi - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
8. Penempatan jaringan,  peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
9. Jalur komunikasi VVIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
10. Frekuensi radio komunikasi persandian - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan  negara
11.  Berita/Radiogram rahasia - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 Dapat membahayakan  pertahanan dan keamanan negara Melindungi  pertahanan  dan keamanan negara Selama pengungkapannya  membahayakan keamanan negara
12. Lokasi server

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual Selama masih digunakan
13.  Internet Protocol/IP Address Private  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual Selama masih digunakan/berlaku
14. Bandwidth Management  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual Selama masih digunakan/berlaku
15.  Sistem Keamanan  Informasi  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual  Selama masih difungsikan/berlaku
 16. Kode Akses Elektronik dan User akses/password  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual  Selama masih digunakan/berlaku
 17. Sistem Manajemen Database  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j

Dapat mengganggu  perlindungan hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak atas kekayaan intelektual  Selama masih digunakan/berlaku
18.  Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial

- Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h

Dapat mendorong serangan  kepada individu-individu petugas admin media sosial Menjaga kelancaran pelaksanaan  tugas para admin secara  profesional Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
19. Dokumen Laporan/surat  pertanggungjawaban  keuangan (SPJ) berikut lampirannya

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j

Menghambat kebijakan karena  adanya pengungkapan yang  mendahului  sebelum diaudit Mendorong keberhasilan pelaksanaan  pembangunan Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/ auditor (BPKP/BPK)
20. Database objek pajak dan retribusi

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j

- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172

Melanggar privasi wajib pajak/ retribusi Menjaga privasi wajib pajak/retribusi Tidak terbatas
21. Proses pengelolaan  administrasi keuangan beserta pembukuannya

- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j

Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan Setelah selesainya audit
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincian 2.2.1

- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j

Menghambat kebijakan karena  adanya  pengungkapan yang  mendahului sebelum diaudit Mendorong  keberhasilan pelaksanaan  pembangunan Sampai dengan telah diverifikasi  selesainya audit BPK

 

Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Loading...

Kantor Dinas

Go to top