Informasi yang dikecualikan - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Update Data Covid-19 Kabupaten Grobogan

Klik pada gambar untuk melihat infografis selengkapnya

Grobogan tanggap corona http://corona.grobogan.go.id/

Informasi yang dikecualikan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
2.	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah /pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
3.	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
4.	Berita sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
5.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
6.	Perangkat khusus persandian	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
7.	Kunci sistem sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
8.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
9.	Jalur komunikasi VVIP	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
10.	Frekuensi radio komunikasi persandian	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
11.	Berita/Radiogram rahasia	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
12.	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
13.	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
14.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
15.	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih difungsikan/berlaku
16.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
17.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
18.	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	- Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
19.	Dokumen Laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/ auditor (BPKP/BPK)
20.	Database objek pajak dan retribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172	Melanggar privasi wajib pajak/ retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Tidak terbatas
21.	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan	Setelah selesainya audit
22.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincian 2.2.1	- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi selesainya audit BPK

Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Kantor Dinas

Go to top